NTB Susun Rencana Kontijensi, Perkuat Mitigasi

BPBD NTB bersama stakeholdres terkait di NTB dalam rapat membahas rencana kontijensi. (Foto: Dinas Kominfotik NTB)

MATARAM -  Pemerintah Provinsi NTB, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama seluruh instansi terkait lainnya, Rabu (7/8) menggelar rapat bersama untuk membahas dan menyusun perencanaan kontijensi.

Perencanaan Kontinjensi merupakan salah satu jenis perencanaan dalam Manajemen Bencana yang diperlukan sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana/ kedaruratan.

Kepala BPBD NTB, H Ahsanul Halik mengatakan perencanaan kontijensi diperlukan sebagai proses kesiapan dan kemampuan menghadapi bencana.

Selain itu juga memperkirakan kejadian bencana, sehingga dapat mencegah bencana, mengurangi dampak, menanggapi secara efektif dan memulihkan diri dari dampak bencana tersebut.

Ahsanul mengajak semua pihak terkait, selain meningkatkan kewaspadaan, juga bersama-sama menyiapkan rencana kontijensi atau skenario penangangan bencana. Mulai dari Identifikasi karakteristik ancaman,  kemungkinan kejadian dan resiko yang timbul, sekaligus memetakan pihak-pihak yang terlibat. 

"Berikut pembagian tugas,  kebutuhan dan  sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing SKPD maupun pelibatan peran aktif seluruh organisasi-organisasi masyarakat yang ada," katanya.

Rencana kontijensi tersebut, kata Ahsanul harus dilakukan menyeluruh dan antisipatif.

Artinya, kalau gempa maka mulai sekarang harus disiapkan struktur bangunan tahan gempa. Kalau letusan gunung api, maka harus dirancang juga bangunan yang mampu bertahan sampai evakuasi selesai dilakukan.

"Begitu pun kalau banjir harus tahan terhadap banjir," terangnya.

Menurutnya, perencanaan pembangunan di NTB mulai saat ini harus sama-sama dipikirkan juga termasuk di dalamnya terkait dengan indeks risiko bencana.

"Sebelum membangun infrastruktur, harus disertai rekomendasi ketahanan dan kajian kebencanaan berbagai instansi atau lembaga yang kompeten,” jelasnya.

Anton Roy Purnama, Narasumber penyusunan Renkon Gunung Barujari Lombok Timur, mengusulkan perlunya dibentuk cluster yang berfungsi untuk mengkoordinasikan semua kebutuhan dan tindakan saat terjadi bencana. 

Misalnya cluster manajemen, cluster logistik, kesehatan, keamanan dan pemulihan serta komunikasi dan edukasi.

Sehingga penanganannya dapat berjalan cepat, tepat, terkoordinasi dan menyeluruh, serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (stake holder) pada saat tanggap darurat bencana, ujarnya.

Menurut Anton, selama ini status gunung baru jari hanya sampai status waspada, jarang sampai status status awas. 

Namun demikian karena gunung barujari atau gunung Rinjani ini menjadi magnet para wisatawan yang ingin menikmati panorama puncak gunung atau danau Segara Anak, maka diperlukan kesiapan pemerintah NTB dan pemerintah Lombok Timur khususnya,  dalam hal melakukan penyelamatan maupun melakukan prosedur evakuasi bagi para wisatawan bila terjadi bencana di gunung Rinjani.

Sedangkan untuk memudahkan akses informasi dan komunikasi penanggulangan/penanganan bencana maka Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi NTB bersama stake holder terkait lainnya, juga perlu menyiapkan media centre sebagai kanal informasi resmi dilengkapi sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Aryadi mengungkapkan, kini pihaknya telah menyiapkan ruang khusus pada  fortal NTB Satu Data, informasi tentang kebencanaan.

Aryadi menjelaskan bahwa sistem tersebut akan menyajikan 3 kategori informasi bencana. Yakni pra bencana yang menyajikan data profil daerah rawan bencana, informasi terkait demografi dan fasilitas umum lainnya, sehingga bisa direncanakan jumlah kebutuhan tanggap darurat.

Kemudian, kategori kedua, kata Aryadi adalah informasi tanggap darurat saat terjadi bencana. Diantaranya informasi/data jumlah korban, pengungsi, bantuan dan relawan/ petugas dan lain- lain.

"Sedangkan kategori ketiga, adalah informasi rehabilitasi dan rekonstruksi atau penanganan pasca bencana atau pemulihan," katanya. (*)