 |
| Sosialisasi Perda Pemprov NTB di Pemda Bima. (Foto : Dinas Kominfotik NTB) |
BIMA - Mewujudkan Visi NTB Gemilang membutuhkan dukungan infrastruktur konektivitas wilayah. Baik antar desa dan kota, antar kawasan produksi dan industri maupun membuka seluruh kawasan potensial yang selama ini masih terisolasi, sehingga aktivitas masyarakat dibidang sosial ekonomi dan bisnis dapat tumbuh dengan baik.
Infrastruktur konekvitas itu, bukan hanya jalan, jembatan, bandara, pelabuhan laut dan beragam moda transportasi lainnya, tetapi juga infrastruktur digital. Yakni pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media transpormasi di semua bidang kehidupan.
Asisten III Pemkab Bima, Drs. H.Arifuddin dan Staf Ahli SDM Pemkot Bima, Drs. M. Arif, M.Si mengakui bahwa di daerahnya masih terdapat sejumlah lokasi yang belum terhubung jaringan telekomunikasi.
Hal itu diungkapkan saat membuka Sosialisasi Perda NTB Nomor 3 Tahun 2018 tentang tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi selama dua hari di Bima, Selasa - Rabu (6-7/8/2019).
"Selain keterbatasan infrastruktur, juga terbentur SDM. Padahal tata kelola pemerintahan dan layanan publik kedepan diwarnai perkembangan yang sangat cepat," ujarnya.
Sehingga Arif mengajak birokrasi dan seluruh jajarannya, untuk menyiapkan diri dan harus mulai ramah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik, Gde Putu Aryadi, MH saat memaparkan materi di hadapan ratusan pejabat pemerintah Kota dan Kabupaten Bima, mengungkapkan, bila saat ini hampir tidak ada sektor pembangunan yang luput dari pemanfaatan teknologi informasi.
Mulai dari pengembangan dunia bisnis, pariwisata, pertanian, UMKM dan semua sektor pelayanan publik lainnya. Seperti perbankan, perumahan, layanan listrik, kesehatan dan pendidikan.
"Bahkan sistem pertahanan dan keamanan di semua negara pun saat ini memanfaatkan teknologi digital," ungkapnya.
Itulah sebabnya, kata Aryadi jika saat ini pasangan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah sangat konsens mewujudkan konekvitas seluruh wilayah di NTB, melalui program pembangunan infrastruktur secara terintegrasi, termasuk infrastruktur digital agar menyentuh seluruh pemukiman dan kawasan-kawasan produktif potensial lainnya.
Bahkan konektivitas wilayah ini, ditetapkan didalam RPJMD-NTB 2019-2023 sebagai salah satu program unggulan untuk mewujudkan misi NTB tangguh dan mantap serta NTB Sejahtera dan Mandiri, sekaligus untuk menghadirkan aparatur pemerintahan yang bersih dan melayani, ujarnya.
"Saat ini penanganan ruas-ruas jalan yang kondisinya belum mantap, seperti di Kecamatan Wera, dan ruas jalan dilingkar utara Bima, dompu seperti Kawasan biosfir Tambora dan Samota menjadi prioritas untuk ditangani yang telah dianggarkan melalui pola anggaran pembangunan infrastruktur tahun jamak," tutur mantan Irbansus pada Inspektorat NTB.
Tidak itu saja, Aryadi yang pernah memimpin Humas Pemkab Bima, juga menjelaskan konsep mewujudkan NTB ramah investasi yang terus digencarkan Gubernur Dr.H.Zulkieflimansyah.
Diantaranya membuka jalur transportasi laut dari Pelabuhan badas menuju pulau Moyo sebagai destinasi kelas dunia dan kawasan sekitarnya dengan kapal cepat.
Juga telah berhasil melobi kementrian perhubungan RI untuk membuka jalur surabaya-badas (PP), Surabaya-Pelabuhan Lembar (PP) hingga pembukaan rute penerbangan pert- Darwin Australia dan Lombok International Air Port (LIA). Sehingga investasi dan pariwisata di NTB kini mulai tumbuh dan bergairah.
"Bahkan Doktor Zul juga berhasil menggaet investor galangan kapal terkemuka dunia asal Korea, Sungdong Holding yang akan berinvestasi untuk membangun Kota Baru Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara, NTB," terangnya.
Karenanya, ia mengajak para pemangku amanah dan segenap jajaran Kominfo Kabupaten/Kota se-NTB untuk memperkuat pembangunan sistem informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan Masyarakat NTB Gemilang.
"Pekerjaan Rumah (PR) besar kita adalah bagaimana kita mampu membangun infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh masyarakat. Juga menyiapkan SDM internal untuk bisa mengoperasikan sistem dengan baik. Hingga menyiapkan masyarakat untuk dapat memanfaatkan sistem informasi secara bijak dan cerdas, terutama untuk kegiatan-kegiatan produktif dan bermanfaat", terangnya.
Pada kesempatan tersebut, Aryadi juga mensosialisasi NTB Care sebagai aplikasi untuk mendengar keluh kesah dan pengaduan dari masyarakat.
Ia berharap aplikasi itu benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan berbagai hal yang didasarkan pada fakta yang akurat, termasuk menyampaikan masukan dan gagasan kreatif yang menginspirasi kemajuan NTB di berbagai bidang.
Sedangkan kepada Perangkat Daerah terkait di Kabupaten dan Kota Bima, diharapkannya untuk dapat memanfaatkan aplikasi NTB Care untuk melayani bersama dengan cara merespon dan menangani setiap kritik saran dan pengaduan dari masyarakat secara tuntas sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Hal senada disampaikan Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH bahwa Perda Provinsi NTB yang mengatur pemerintahan berbasis teknologi informasi itu menjadi acuan bersama untuk mewujudkan NTB Gemilang.
Bersama Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada UPT-TPA Kebun Kongok Dinas LHK NTB, Sri Umami Parlina, ST saat itu juga disosialisasikan Rancangan Perda NTB tentang pengelolaan sampah. (*)
No comments:
Post a Comment