Percepat Pertumbuhan Ekonomi, NTB Diminta Lakukan Diversifikasi

MUSRENBANG NTB. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat membuka Musrenbang Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram. (Istimewa)

MATARAM - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan, NTB perlu melakukan diiversifikasi ekonomi untuk melesatkan pertumbuhan ekonomi, terutama pasca bencana gempa bumi 2018.

"Setidaknya, ada tiga hal penting terkait diversifikasi ekonomi yang patut menjadi perhatian Pemprov NTB," kata Bambang, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Musrenbangprov NTB), Kamis (4/4) di Hotel Lombok Raya, Mataram.

Tiga hal tersebut, papar Bambang, pertama ketergantungan NTB terhadap tambang yang harus mulai diminimalisasi.

Pasalnya, harga komoditas tambang tidak akan pernah stabil dan sangat fluktuatif, serta tidak terbarukan sehingga suatu saat akan habis.

"Kemampuan hilirisasi tambang juga harus ditingkatkan, tidak hanya berhenti di smelter, tetapi juga menciptakan fasilitas turunan," tambahnya.

BACA JUGA : Wagub NTB : Kita Memang Tak Boleh Hanya Berharap Pada Pertambangan

Kedua, sektor pariwisata sebagai quick win yang dapat menghasilkan devisa besar juga harus dipercepat akselerasinya.

Destinasi favorit turis asing seperti Lombok dan Gili Trawangan, juga Pantai Senggigi, nantinya akan dilengkapi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dengan Sirkuit Moto GP yang ditargetkan beroperasi pada 2021, hingga Pulau Moyo di Sumbawa.

Sementara ketiga, sektor peternakan juga dapat menjadi alternatif diversifikasi ekonomi Provinsi NTB, mengingat kebutuhan masyarakat akan daging sapi sangat besar.

Dia mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami penurunan, bahkan terkontraksi minus 4,56 persen di 2018.

Apabila tanpa tambang, PDRB NTB tumbuh sebesar 3,08 persen. Perlambatan ekonomi non tambang disebabkan bencana alam yang menimpa NTB di triwulan III 2018.

Sementara tambang dan penggalian mengalami penurunan di 2015-2018. Nilai ekspor NTB juga mengalami fluktuasi di 2012-2018, dengan komoditas utama bijih tembaga.

Sebagai penyumbang perekonomian terbesar NTB, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat dalam tiga tahun terakhir. Begitu pula sektor perdagangan besar dan eceran meningkat dalam empat tahun terakhir.

"Meskipun, pertumbuhan PDRB ketiga sektor menurun di 2018,” jelas Menteri Bambang.

Berdasarkan kondisi dan isu pembangunan di NTB, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk 2020 diarahkan untuk :

(1) pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM melalui dukungan DAK Pendidikan dan Kesehatan.

(2) pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan peningkatan konektivitas wilayah melalui dukungan DAK Fisik Jalan dan Transportasi Laut.

(3) peningkatan produksi pertanian melalui dukungan DAK Pertanian.

(4) Peningkatan akses sanitasi melalui dukungan DAK Sanitasi.

(5) Pengurangan tingkat pengangguran melalui dukungan DAK IKM dan Pasar.

Bambang memaparkan, OPD NTB mengajukan 563 usulan, dengan 179 usulan di antaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang, serta 9,5 persen di antaranya disetujui K/L.

Sementara OPD kabupaten/kota di NTB mengajukan 1.873 usulan, dengan 94 di antaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang, dan baru 1,1 persen di antaranya disetujui K/L.

"Beberapa proyek usulan daerah yang telah disetujui adalah pembangunan dan pengelolaan TPA Regional, pengolahan dan pengelolaan pengolah limbah B3, pengembangan industri pangan lokal, pengembangan desa mandiri pangan, revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi, penyediaan pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi, dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan,” katanya.

Selain diversifikasi ekonomi, Menteri Bambang juga menekankan agar Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong proses rehabilitasi pascarangkaian gempa di Lombok pada akhir Juli hingga pertengahan Agustus 2018.

“Kita tidak ingin saudara-saudara kita tertinggal di daerah yang belum sepenuhnya pulih. Rehabilitasi, rekonstruksi, membangun rumah-rumah yang  rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan harus diprioritaskan,” ujarnya.

Menurutnya, proses rehabilitasi tersebut sudah pasti mempengaruh pertumbuhan ekonomi NTB secara keseluruhan. MP05/Ari