Bupati Lombok Utara Buka Rakor Kewaspadaan Dini 2019

KEWASPADAAN DINI. Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar saat membuka Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini 2019 di Lombok Utara. (Foto: Humaspro Pemda Lombok Utara)

LOMBOK UTARA - Untuk mewujudkan salah satu tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pemeliharaan ketentraman serta ketertiban masyarakat, menjaga stabilitas daerah Kabupaten Lombok Utara, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kewaspadaan Dini tahun 2019 di Aula Kantor Bupati.

Hadir dalam Rakor tersebut, Sekda KLU Drs. H. Suardi, MH., Forkopimda KLU, Para Kepala OPD lingkup Pemda KLU.

Dalam sambutannya, Bupati Najmul Akhyar menyatakan berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menyangkut Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilu.

"PNS tidak diharapkan berpolitik praktis, karena marwah pemerintahan ini harus terjaga, pemerintahan milik semua, tugasnya mengayomi semua. Menjaga kondusifitas daerah dari hal-hal yang dapat merugikan jalannya pemerintahan," ujar Bupati.

Fokus ASN pada pelayanan, lanjutnya, berpesan bagi PNS untuk tetap fokus dalam bekerja, tetap fokus dalam pelayanan.

Sementara itu, Sekda KLU Drs. H. Suardi, MH., ketika memimpin diskusi menyampaikan persoalan KTP,  agar terus disosialiasikan dan imbauan masyarakat bagi yang belum memiliki KTP. Upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, lanjutnya, sudah turun sampai ke sekolah dan desa untuk layanan KTP.

Hal lain yang berkembang pada diskusi terkait balapan liar dan peredaran miras. Adapun menjelang penyoblosan pada pemilu, situasi mesti kondusif.

Pada sesi diskusi berkembang pula beberapa hal penyampaian terkait keamanan dan stabilitas sosial dari perwakilan Kodim 1606 Lobar dan perwakilan Polres Lombok Utara.

Keamanan dan stabilitas sosial diperlukan dalam menyongsong pemilu 2019.

Sementara itu, Koordinator Pelaksana Rakor, Kepala Kesbangpoldagri KLU Itradim, S.Sos memaparkan adanya Rakor Kewaspadaan Dini tahun 2019 ini, diharapkan bisa memberikan corong informasi dari tingkat bawah tentang hal yang berkembang di Lombok Utara, untuk kelancaran program pembangunan dan kondusifnya daerah. (*)