AMPK NTB Kembali Gedor BAN PAUD PNF NTB Soal Dugaan KKN

DEMO KKN. Massa anggota AMPK NTB berunjukrasa di kantor BAN PAUD PNF NTB, menyuarakan dugaan praktik KKN. (Istimewa)

MATARAM - Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan Nusa Tenggara Barat (AMPK-NTB), Selasa (10/9) kembali sambangi Kantor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendikan Non Formal Nusa Tenggara Barat (BAN PAUD PNF NTB).

Mereka menyuarakan adanya berbagai dugaan permasalahan yang dilakukan Kepala BAN PAUD PNF NTB yakni kegiatan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) di Kantor tersebut.

"Dari hasil kajian diskusi serta investigasi kami di lapangan bahwa BAN PAUD PNF NTB, telah menerima Anggaran APBN sebesar kurang lebih 5 Miliar Rupiah, yang tidak tepat sasaran pengelolaan anggarannya," tegas Reno, selaku Koordinator Lapangan aksi AMPK NTB.

Reno menyampaikan bahwa dalam hal penerapan standar honor, BAN PAUD dan PNF yang dikepalai oleh Tri Ananta, adalah lembaga vertikal, sumber anggarannya APBN.

"Maka harusnya standar pemberian honor visitasi oleh asesor diberlakukan sesuai aturan yaitu standar APBN," ungkapnya.

Khusus mengenai pemberian honor transportasi yang sudah ditentukan adalah 3 Kabupaten saja, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah,  dan Kabupaten Lombok Timur.

Sementara untuk Pulau Sumbawa, belum diatur biaya perjalanan di Peraturan Menteri Keuangan.

Menurutnya, pada praktek di lapangan, harusnya asesor yang bertugas di 3 Kabupaten tersebut mendapatkan honor sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

"Namun diberikan honor sesuai Pergub dengan alasan Pemerataan, agar tidak terjadi kecemburuan sosial kata perwakilan BAN PAUD dan PNF, itu semua dilakukan sesuai arahan dari irjen, sehingga disamakan biayanya," terangnya.

Ruslan sebagai Koordinator Umum aksi masa, langsung menyatakan sikap dengan tegas bahwa, selaku Pemuda dan Mahasiswa NTB, tidak akan pernah berhenti menyuarakan semua pokok permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menindas kepentingan dan kedaulatan Masyarakat banyak.

"BAN PAUD PNF NTB merupakan Ujung tombak  Pendidikan Anak Usia dini, harus lebih terbuka dan luwes terkait dengan aspirasi kami ini.  Insaa Allah jika tidak ada halangan, kami secara kelembagaan akan bersurat ke Aparat Penegak Hukum untuk meminta  Audit Infestigatif terhadap Pengelolaan Anggaran APBN pada  BAN PAUD PNF NTB," katanya.

Pihaknya juga akan mengundang media massa sewilayah NTB untuk jumpa pers secara terbuka.

"Instansi ini merupakan instansi Negara yang masih numpang kantornya di BP PAUD dan DIKMAS NTB padahal mereka mengelola Miliaran rupiah anggaran APBN," tegasnya. (*)