Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Harus Jadi Peluang UMKM

Kadis Perdagangan NTB, Hj Putu Selly Andayani. (Foto: Ari Hariyati) 

MATARAM - Kebijakan kantong plastik berbayar yang ditetapkan Assosiasi Pengusaha Ritel Modern (Aprindo), mulai Maret 2019, dinilai menjadi peluang tersendiri bagi sektor UMKM.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj Putu Selly Andayani menilai kebijakan tersebut, juga selaras dengan program NTB Zero Waste yang bertujuan mereduksi sampah plastik.

"Tentu untuk melaksanakannya harus ada solusi untuk penggantian kantong plastik di toko atau jejaring ritel. Ini bisa jadi peluang UMKM kita," kata Selly, di Mataram.

Menurutnya, dalam hal kebijakan tersebut akan diberlakukan seharusnya lebih kepada bagaimana membangkitan UMKM yang ada di NTB.

Sektor UMKM bisa memproduksi tas belanja dari bahan-bahan non plastik sebagai penganti kantog plastik.

"UMKM ini dapat membuat tas belanja dari bahan kain-kain di mana nantinya dari ritel modern atau pasar rakyat menggunakan itu sebagai pengganti dari plastik," katanya.

Ia mengatakan, plastik berbayar ini memang merupakan langkah untuk mengurangi sampah plastik, dan hal ini juga mendukung program NTB Zero Waste.

"Namun tetap diharapkan kebijakan itu tidak memberatkan masyarakat dan mematikan UMKM. Tapi harus didorong jadi peluang bagi UMKM, sehingga dengan kebijakan itu kita bisa menghidupkan UMKM," katanya. MP05/Ari