KKN Tematik UGR Bantu Warga Sembalun Miliki Dokumen Adminduk

KKN TEMATIK ADMINDUK. Penyerahan Kartu Keluarga (KK) kepada warga Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur dalam kegiatan KKN Tematik Adminduk 2019. (Istimewa) 

LOMBOK TIMUR - Sejumlah warga Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, Minggu (28/7) nampak sumringah ketika perwakilan mahasiswa KKN Universitas Gunung Rinjani (UGR) menyerahkan dokumen administrasi kependudukan (Adminduk).

Sebagian diantaranya merasa bersyukur karena bisa kembali memiliki dokumen Adminduk yang selama ini sempat tercecer dan hilang akibat bencana gempa bumi setahun lalu.

"Ya kami bersyukur sekarang sudah punya KK dan KTP elektronik juga. Akta anak-anak juga sudah ada, yang dulu sempat hilang," kata Amaq Rusman (52) salah seorang warga.

BACA JUGA : Inovasi Adminduk, PAPA untuk MAMA di Efektif Berjalan di Bima

Penyerahan secara simbolik dokumen adminduk dari mahasiswa KKN UGR kepada warga masyarakat Sembalun Bumbung tersebut dilaksanakan di Kantor Desa dihadiri jajaran Dinas Dukcapil Lombok Timur, Muspika Sembalun, dan juga perwakilan KOMPAK, Kerjasama Indonesia-Australia.

Front Line Service Koordinator KOMPAK Nusa Tenggara Barat, Susan Dewi mengatakan, program KKN Tematik Adminduk saat ini berjalan di empat Kabupaten di NTB, antara lain Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Bima.

Kegiatan ini digagas Pemda melalui Dinas Dukcapil masing-masing, sejumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, serta KOMPAK.

"Ini dilakukan untuk mempercepat program Desa Tuntas Adminduk. KKN UGR ini memilih Sembalun sebagai lokasi karena Kecamatan ini merupakan kawasan yang paling terdampak akibat gempa di Kabupaten Lombok Timur," kata Susan.
 
Dipaparkan, di Lombok Utara KKN Tematik Adminduk juga dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Unram.

Lokasi yang diambil ialah Desa Malaka, Kecamatan Pemenang.

"Program KKN Adminduk ini bersama 9 Universitas, tujuannya untuk mempercepat program Desa Tuntas Adminduk," jelas Susan.

Ia memaparkan, kepemilikan dokumen adminduk adalah wujud pengakuan negara atas identitas warga negara.

Terutama untuk Kartu Identitas Anak dan Akta kelahiran dimana kepemilikan dokumen ini diperlukan bagi anak untuk mengakses layanan dasar, misalnya pendidikan dan kesehatan.

Begitu pula untuk akta kematian yang diperlukan untuk validasi data data yang telah ada misalnya data BDT dan SIAK.

"Untuk itulah perlu ada upaya serius dan strategi percepatan dalam kepemilikan dokumen adminduk, salah satunya melalui KKN Tematik ini," katanya. (*)