Pemprov NTB Terima Penghargaan Pembina KPH Terbaik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Para Kepala Dinas LHK sejumlah Provinsi yang menerima penghargaan termasuk NTB. (Istimewa) 

YOGYAKARTA - Pemprov NTB meraih penghargaan Pembina Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Terbaik 2019, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Penghargaan diserahkan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se Indonesia, Rabu (24/7) di Yogyakarta.

Sekretaris Jenderal KLHK Dr Ir Bambang Hendroyono menyerahkan penghargaan tersebut kepada Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Ir Madani Mukarrom, MSi mewakili Gubernur NTB.

"Provinsi NTB Pembina terbaik KPH dengan Mengintegrasikan KPH dalam RPJMD NTB," kata Kabid Pengelolaan Hutan Dinas LHK NTB, Julmansyah, SHut MAP, yang turut hadir di Yogyakarta.

Rakornas KPH merupakan agenda rutin Kementerian LHK yang kali ini digelar dua hari,  24 - 25 Juli 2019.

Pertemuan di Yogyakarta dihadiri oleh 400 an peserta dari seluruh KPH Indonesia dan UPT Balai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan se-Indonesia.

Tema Rakornas kali ini yakni Sinergitas kebijakan Pusat Daerah untuk Mendorong Pembangunan KPH.

Julmansyah menjelaskan, Rakornas ini mempertemukan seluruh KPH, Dinas LHK Prov se Indonesia dengan seluruh Direktur Jenderal Kemen LHK. sekaligus sebagai sarana evaluasi KPH.

Ia memaparkan, sejumlah daerah lain juga memperoleh penghargaan antara lain Provinsi DIY sebagai Pembina Terbaik KPH dengan Mengintegrasikan KPH dalam RPJMD dan penyetor PNBP tertinggi KPH.

Provinsi NTB Pembina terbaik KPH dengan Mengintegrasikan KPH dalam RPJMD NTB.

Provinsi Sulawesi Selatan yang dengan cepat menyelesaikan RPHJP semua KPH di Provinsi Sulsel.

Provinsi Lampung, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat yang telah melakukan rasionalisasi wilayah KPH.

Julmansyah menambahkan, selain dan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi, Kementerian LHK juga memberikan penilaian dan apresiasi pada KPH.

Diantaranya penghargaan untuk KPH Yogyakarta, sebagai KPH yang mengoptimalkan Jasa Lingkungan Wisata Alam, HHBK dan penyetor tertinggi PNBP dari KPH.

KPH Lakitan Bukit Cogong Sumatera Selatan, merupakan KPH yang berhasil mengoptimalkan produk HHBK dengan berbagai produk turunan.

"KPH Batulanteh NTB, juga dapat penghargaan sebagai KPH yang mampu mengoptimalkan kemitraan," kata Julmansyah.

Kemudian KPH Kayutami Kalimatan Selatan merupakan KPH dengan pengisian SIMPASDOK yang lengkap.

Dalam kegiatan tersebut, individu-individu KPH yang telah memberikan dedikasi pada KPH juga diapresiasi.

SRIKANDI KPH yang telah memberikan dedikasi sebagai Kepala KPH perempuan hingga saat ini antara lain Neneng Susanti, S.Hut. M.Si (Kepala KPH Kerinci Jambi), Neneng H. Leliana, S.Hut MT(Kepala KPH Benakat Sumatera Selatan), Ir. Jimlan KPH Gorontalo dan Srikandi KPH dr Papua Ina Rosalina Sirikit S, Hut (Sorong Papua).

Julmansyah menandaskan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan salah satu strategi bagi masa depan hutan Indonesia.

"Selama dua hari Rakornas akan dibahas banyak hal yang diharapkan dapat menjawab permasalahan di tingkat tapak," tukasnya. (*)