Waduh !!, NTB Masuk dalam 10 Provinsi dengan Prosentase Jumlah Penduduk Miskin Terbesar

KEMISKINAN. Data jumlah penduduk miskin di NTB, Maret 2019. (Sumber: BPS Provinsi NTB)

MATARAM - Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB tercatat sebanyak 735,96 ribu orang atau sekitar 14,56 persen dari total penduduk NTB, hingga Maret 2019.

Meski secara presentase mengalami penurunan, namun jumlah rill penduduk miskin NTB meningkat dibanding tahun sebelumnya, sebanyak 340 orang.

Pada September 2018, jumlah penduduk miskin di NTB tercatat sebanyak 735,62 ribu orang (14,63 persen).

"Terlihat adanya penurunan persentase penduduk miskin (P0) selama periode September 2018 – Maret 2019 yaitu sebesar 0,07 persen poin. Tapi jumlahnya meningkat dari 735,62 ribu orang di September 2018 menjadi 735,96 ribu orang pada Maret 2019," kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi NTB, Arrief Chandra Setiawan, saat menyampaikan Berita Resmi Statistik (BRS) tentang Profil Kemiskinan NTB, Senin (15/7) di Aula Kantor BPS Provinsi NTB.

PROSENSTASE KEMISKINAN. NTB menempati urutan ke 8 Provinsi dengan prosentase penduduk miskin terbesar.

Dalam grafik data BPS NTB, tingkat kemiskinan NTB yang tercatat 14,56 persen lebih besar dari prosentase kemiskinan nasional yang berkisar 9,41 persen.

Jika diurutkan sesuai rangking 34 Provinsi, maka NTB masih masuk dalam urutan ke delapan dari 10 Provinsi dengan prosentase tingkat kemiskinan terbesar.

RILIS BPS NTB. Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi NTB, Arrief Chandra Setiawan saat memaparkan profil kemiskinan NTB di kantor BPS Provinsi NTB. (Istimewa)

Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi NTB, Arrief Chandra Setiawan memaparkan, pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 384,65 ribu orang atau 15,74 persen, sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 351,31 ribu orang atau 13,45 persen.

BACA JUGA : Persentase Penduduk Miskin NTB Menurun, Masyarakat NTB Mampu Bertahan Pasca Gempa

Dipaparkan, peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

"Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada Maret 2019, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,17 persen untuk perkotaan dan 74,91 persen untuk perdesaan," katanya.

Pada periode September 2018 - Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan dari dari 2,380 pada September 2018 menjadi 2,327 pada Maret 2019.

Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat cenderung mendekati Garis Kemiskinan.

Kemudian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,551 pada September 2018 menjadi 0,478 pada Maret 2019.

Hal ini berarti kesenjangan diantara penduduk miskin semakin mengecil.

Arrief mengungkapkan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan mengalami peningkatan sedangkan di perdesaan mengalami penurunan.

Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 2,346 pada September 2018 menjadi 2,500 pada Maret 2019. Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,411 pada September 2018 menjadi 2,166 pada Maret 2019.

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan.

Untuk perkotaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,509 pada September 2018 menjadi 0,451 pada Maret 2019. Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,589 pada September 2018 menjadi 0,504 pada Maret 2019.

Data BPS menyebutkan pada Maret 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk NTB yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,379.

Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,011 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,391.

Sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,372, Gini Ratio Maret 2019 naik sebesar 0,007 poin.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,407 mengalami penurunan 0,014 poin dibanding dengan Gini Ratio September 2018 namun meningkat 0,009 poin dibanding Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,398.

Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,340 turun 0,003 poin dibanding Gini Ratio September 2018 dan meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,333.

Pada Maret 2019, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 17,34 persen.

"Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 15,92 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 18,96 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah," jelasnya.(*)