Pimpin HLM TPID, Gubernur Zul Tekankan Pentingnya Sinergitas untuk Menjaga Stabilitas Harga di NTB

STABILITAS EKONOMI. Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah (tengah) bersama Kepala BI NTB Achris Sarwani (dua dari kanan), dalam High Level Meeting (HLM) TPID NTB. (Foto: Istimewa)

MATARAM - Jajaran Tim Pengendali Inflasi (TPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan TPID Kota/Kabupaten sewilayah NTB, Kamis (21/2) menggelar High Level Meeting (HLM), di aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, di Mataram.

Pertemuan yang dibuka oleh Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah selaku Ketua TPID Provinsi NTB, ini digelar sebagai wadah evaluasi dan penyampaian arahan strategis untuk pengendalian inflasi daerah ke depan.

"Ke depan, Provinsi NTB dihadapkan dengan tantangan untuk menjaga inflasi yang rendah dan stabil, guna mendukung pemulihan ekonomi NTB," kata Gubernur Zul.

Menurutnya, hal lain yang perlu dicermati adalah pengendalian inflasi bukan untuk menciptakan harga serendah-rendahnya, namun menciptakan harga yang stabil sehingga menjadi insentif bagi produsen dan konsumen.

"Sinergi antara Bank Indonesia, seluruh OPD, Kepolisian Daerah, dan instansi vertikal perlu untuk terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga di Provinsi NTB," katanya.

Dalam pertemuan itu, Kepala Perwakilan BI NTB Achris Sarwani mengungkapkan, inflasi NTB 2018 sebesar 3,16% (yoy), lebih rendah dibanding tahun 2017 yang sebesar 3,7% (yoy).

Namun demikian, inflasi NTB 2018 masih sedikit lebih tinggi dibanding nasional yang sebesar 3,13% (yoy). Pada awal tahun (Januari 2019) inflasi bulanan sebesar 0,51% (mtm). Diperkirakan bulan Februari 2019 tekanan inflasi akan menurun.

"Pada tahun 2019 terdapat beberapa risiko inflasi yaitu terkait cuaca,  tiket pesawat dan terkait rekonstruksi untuk komoditas bahan bangunan pada masa pemulihan paska gempa," ungkap Achris Sarwani.

Ia mengatakan, dalam HLM ini telah memetakan dan mengkonfirmasi komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi pada tahun 2019 berdasarkan data tahun 2018, dan kendala yang mungkin timbul misalnya terkait pasokan.

"Semua komoditas pangan bisa dipenuhi dari dalam Provinsi NTB, kecuali dua komoditas, yang sebagian didatangkan dari Provinsi lain yaitu telur ayam dan daging ayam," katanya.

Achris menjelaskan, strategi pengendalian harga tahun 2019 akan difokuskan pada sisi timing dan ketersediaan barang di pasar. Untuk komoditas yang tidak mencukupi produksinya, pemenuhannya dari luar daerah, sehingga perdagangan daerah yang harus didorong.

Dua strategi komoditas inflasi ini memberikan potensi bagi BUMD untuk menjalankan bisnisnya, yaitu menjual komoditas yang surplus dari Provinsi NTB ke luar daerah dan menyediakan komoditas dari luar daerah yang dibutuhkan oleh Provinsi NTB yang pemenuhan dari dalam provinsi masih kurang.

"Di luar komoditas pangan, ada beberapa hal lain yang harus kita perhatikan, sebagai contoh ialah konversi minyak tanah ke gas di Pulau Sumbawa yang berpotensi menyebabkan inflasi," tambah Achris.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj Putu Selly Andayani mengungkapkan, Provinsi NTB membutuhkan Controlled Atmosphere Storage (CAS) untuk komoditas yang dihasilkan di Provinsi NTB seperti  bawang, hortikultura dan daging.

Kadivre Bulog NTB Ramlan UE, sepakat untuk rekomendasi Dinas Perdagangan untuk membangun CAS dan telah menyampaikan usulan ini ke Bulog Pusat terkait hal ini.

Beberapa hal rekomendasi TPID Provinsi NTB dalam HLM pada bulan Februari 2019 adalah meningkatkan produksi komoditas penyumbang inflasi secara merata antar waktu melalui penjadwalan masa tanam dan panen yang terukur, guna meminimalisir gejolak harga komoditas dan didukung oleh perbaikan infrastruktur.

Selain itu menyusun kembali neraca pangan, optimalisasi peran Bulog dan BUMD sebagai penyangga ketahanan pangan, membangun pusat informasi pangan yang terintegrasi, dan penyelenggaraan pasar murah secara terintegrasi.