MATARAM - Puluhan orang yang tergabung dalam Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung Plus Kota Mataram, Kamis (21/1) menggelar mimbar bebas bertajuk “Lawan Disintegrasi Bangsa” di Taman Sangkareang, Kota Mataram.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua PMII Mataram Abdul Qadir Jaelani, Ketua Himmah NW Muhammad Khairul, Perwakilan dari IMM, Hamsaturrahman, Perwakilan Peradah Made Ari Mahendra dan puluhan kader anggota.
Masa yang merupakan gabungan dari sejumlah OKP ini menyoroti gejolak Pilpres 2019 yang dinilai telah keluar dari koridor berdemokrasi yang baik.
Menyebarnya berita hoax yang menyulut pada ujaran kebencian dan perpecahan, menjadi teriakan lantang yang ditolak masa aksi dalam orasinya. Termasuk juga politisasi berdalil agama dan pangkat jabatan yang dianggap tak mencerminkan budaya bangsa.
"Belum selasai dengan urusan isu SARA kembali kita dibenturkan dengan ujaran kebencian dan hoax. Padahal sejauh ini, soal ujaran kebencian, penghinaan, atau pencemaran nama baik telah diatur dan tertuang dalam undang-undang, sehingga hal-hal yang menyangkut tekhnis soal agama yang dijadikan alat politik, terkait SARA, mendeskreditkan pihak lain, atau menebar kebencian jelas melanggar hukum dan aturan politik,” tegas Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mataram, Andul Qadir Jaelani dalam orasinya.
Karenanya melalui mimbar bebas ini, masa aksi menyatakan sikap untuk menolak hoax serta politisasi SARA dan meminta pihak Kepolisian juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindak tegas oknum peserta Pemilu yang menggunakan isu SARA sebagai senjata memenangkan kontestasi.
“Kami menyatakan sikap bahwa kami yang tergabung dalam organisasi cipayung plus Kota Mataram, menolak segala bentuk tindakan Politisasi SARA. Kami Meminta Bawaslu menindak tegas oknum peserta pemilu yang menggunakan politisasi SARA. Kami menolak berita Hoax yang dapat mengancam disintegritas bangsa serta mendukung kepolisian memberantas penyebaran berita Hoax. Organisasi Cipayung Plus Mataram juga menyatakan siap mengawal pemilu damai 2019,” tegasnya.
Sementara, Ketua GMNI Al Mukmin mengatakan akhir-akhir ini bangsa Indonesia menyaksikan bersama isu agama dimainkan oleh oknum memecah belah persatuan antar sesama anak bangsa dengan memainkan isu agama. Padahal agama seharusnya jadi pemersatu anak bangsa bukan dijadikan sebagai alat politik.
"Kita harus lawan politisasi agama yang dimainkan oleh oknum yang ingin merebut kekuasaan. Penyelenggara Pemilu harus tegas terhadap oknum yang manfaatkan rumah ibadah sebagai tempat kampanye," katanya.
Aksi damai mahasiswa ini mendapat perhatian dari Kapolres Kota Mataram AKBP Syaiful Alam, yang langsung menemui masa aksi untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Kapolres meminta agar seluruh pihak khususnya mahasiswa yang hadir untuk turut serta menjadi kontrol dalam mengawal pesta demokrasi yang damai dan sejuk.
“Kamtibmas terpengaruh dengan adanya politik ekonomi, sosial, budaya. Sehingga dalam berpolitik marilah adik - adik mahasiswa, kita berakal dan berilmu tidak terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dengan berakal dan berilmu kita bisa membedakan yang mana baik dan yang jelek,” kata Kapolres Alam.
Dalam kesempatan ini Kapolres bahkan memberi hormat untuk mengapresiasi, serta mendukung harapan yang disuarakan mahasiswa untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ia berharap dari sekelompok mahasiswa (OKP) yang menggelar aksi damai, dapat menjadi cermin bagi generasi - generasi mahasiswa lain untuk bisa berbuat bagi bangsa, bukan justru menjadi musuh negara hanya karena berbeda arah dukungan.
“Kegiatan ini baik memberikan motifasi dan dorongan kepada sesama kepada pemerintah kepada aparat setempat sehingga kita bisa menciptakan suasana yang kondusif. Menolak isu yang tidak baik, berita bohong kita tolak, ujaran kebencian kita tolak, isu SARA kita tolak, sehingga keutuhan bangsa tercipta dan Mataram tanpa kekerasan," katanya. MAN
No comments:
Post a Comment