Sari Yuliati Bertekad Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan Buruh Migran NTB

Sari Yuliati, Caleg DPR RI Nomor Urut 1 Partai Golkar Dapil NTB II/Pulau Lombok. (Istimewa) 

MATARAM - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menjadi Provinsi urutan lima besar sebagai pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau buruh migran ke luar negeri.

Sayangnya, perhatian untuk para buruh migran masih kurang, dan belum sepadan dengan jerih payah dan resiko kerja para pahlawan devisa ini.

Ini juga yang membuat Caleg DPRI RI Nomor Urut 1 Partai Golkar Dapil NTB II/Pulau Lombok, Sari Yuliati bertekad untuk memperjuangkan peningkatan perhatian pemerintah, terutama dalam hal perlindungan dan pemberdayaan ekonomi para buruh migran.

"Pemberdayaan dan pembinaan TKI, sebelum penempatan TKI/TKW harus sejalan dengan pemberdayaan ekonominya.  Termasuk juga bagi para buruh migran purna TKI/TKW dari NTB.," kata Sari Yuliati.

Sari Yuliati mengatakan,  para TKI dan perempuan buruh migran bisa dibilang pahlawan devisa.

Sebab, dari remitansi yang mereka kirimkan dari luar negeri, di negara tempat mereka bekerja, yang masuk ke Provinsi NTB setiap tahun rata-rata mencapai Rp1 Triliun lebih.

"Mereka menyumbang remitansi  mencapai Rp1 Triliun tiap tahun, mereka TKI/TKW saja bisa berkontribusi untuk pendapatan daerahnya, ini adalah tantangan sekaligus peluang buat NTB," katanya.

Menurut Sari Yuliati, melihat kondisi itu maka ke depan perlu adanya penataan dan pembinaan untuk pemberdayaan kepada TKI/TKW yang berasal dari NTB.

Masalah perlindungan masih menjadi priorotas yang harus dilakukan.

"Mereka membutuhkan perlindungan ketika mendapatkan masalah dengan apa yang ia dapatkan ketika dalam proses menjalani pekerjaannya di luar negeri," katanya.

Sari menegaskan, pemerintah tidak boleh diam ketika ada warga NTB yang menjadi TKI/TKW mengalami kekerasan dari perlakuan majikannya di manapun. Karena mereka adalah bagian dari NTB, dan berkontribusi untuk NTB.

Selain masalah perlindungan kerja, Sari Yuliati juga menekankan pentingnya pendampingan dan pemberdayaan ekonomi pasca buruh migran bekerja di luar negeri.

"Setelah TKI/TKW ini pulang ke daerah, maka perlu ada pendampingan dan pemberdayaan ekonomi agar kehidupan perekonomian mereka bisa meningkat di daerah sendiri," katanya.

Sari Yuliati menegaskan, jika kelak terpilih mewakili masyarakat NTB di kursi DPR RI, maka masalah buruh migran dan pemberdayaan ekonomi para mantan TKI/TKW ini akan menjadi salah satu prioritas yang akan diperjuangkan.