Bupati Lombok Utara Buka Musrenbang Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pembukaan Musrenbang Ketahanan Pangan dan Pertanian Lombok Utara 2019. (Foto: Humaspro Pemda Lombok Utara)

LOMBOK UTARA - Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar membuka Musrenbang Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lombok Utara tahun 2019, Rabu (26/2) di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lombok Utara.

Pembukaan Musrenbang dengan tema Percepatan Pembangunan Pertanian dengan Peningkatan Produksi Hasil melalui Sinergitas Antarsektor itu dihadiri pula oleh Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin, SH. MH., Ketua DPRD KLU H. Burhan M Nur, SH., Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan,  para Staf Ahli Setda KLU, Kepala OPD Lingkup Pemda KLU, para Camat, Gapoktan, dan tamu undangan lainnya.

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengawali  sambutannya menyambut baik Musrenbang ini dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terintegrasi dan menjadikan Musrenbang sebagai wadah musyawarah perencanaan yang partisipatif dan integratif.

"Pertanian merupakan sektor besar di KLU, Dinas Pertanian tidak bisa bekerja sendiri, sehingga mesti berpikir bersama. Bagaimana perencanaan, pelaksanaan, pengawasannya secara integratif," tutur Bupati.

Ketika mengantar salah seorang Menteri Besar dari Malaysia, melihat besarnya potensi Lombok  Utara. Bagaimana mengelola potensi yang besar ini, lanjutnya berkisah.

"Kelapa dan hasil Perikanan yang kita coba kerjasamakan. Malaysia siap untuk berinvestasi. Kalau kita dalam posisi siap untuk merespons apa yang mereka inginkan, mereka siap langsung mendatangkan kapal-kapal," jelas bupati.

Bupati juga menjelaskan terkait usaha-usaha lainnya telah menyepakati dan merencanakan sebagaimana visi dan misi (bupati dan wakil bupati) yaitu 10.000 Wira Usaha Baru (WUB), dikarenakan berbagai macam halangan terutama regulasi.

"Sebenarnya, setiap tahun sudah kita anggarkan 15 milyar untuk 5 ribu WUB dengan pertimbangan bantuan modal sebesar 3 juta rupiah perwirausaha. Namun, selama ini regulasi kita belum memungkinkan untuk memberikan bantuan tunai secara langsung kepada masyarakat," ungkapnya

Lanjutnya, paradigma WUB itu diubah, yaitu setiap usaha yang kita berikan dalam bentuk sarana usaha melalui SKPD yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Menjawab pertanyaan awak media terkait peran pemerintah daerah Bidang Pertanian, bupati menjelaskan pembangunan pertanian inilah yang diharapkan sebagai daya ungkit untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Terkait harga pupuk subsidi yang tinggi, bupati menguraikan dengan adanya penyediaan dana talangan.

"Kemarin kita sudah menyediakan dana talangan pada Disperindagkop. Jika memang kebutuhan pupuk itu terbatas maka kita upayakan membeli pupuk untuk diberikan kepada petani. Untuk kesetabilan harga pupuk harus didukung, bagaimana memperpendek jarak antara petani kita dengan para pengusaha pertanian," urai bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian (DKPP) KLU Ir. H. Nanang Matalatta dihadapan peserta Musrenbang menyampaikan Musrenbang bertujuan memaksimalkan usulan-usulan program prioritas dalam rancangan Renja pertanian yang tertuang dalam Renstra dan indikator-indikator capaian kerja.

"Pada aspek tanaman pangan dan hortikultura, luas wilayah KLU 80.953 Ha terdapat luasan sawah seluas 8.304 Ha, lahan kering 41.875 Ha dan lahan bukan sawah seluas 30.774 Ha jadi suatu kewajaran hampir 80 persen masyarakat KLU bergerak bidang pertanian," papar mantan Asisten Bidang Pemerintahan itu.

Ditambahkan Kadis DKPP, pada tahun 2018 beberapa komoditas mengalami penurunan produksi seperti jagung 2017 sebesar 62.535 ton pada tahun 2018 menurun jadi 50.095. Kacang Tanah dari 8.500 ton menjadi 6.700. Disisi lain ada juga komoditas yang meningkat produksi salah satunya padi, pada tahun 2017 sebesar 68.623 ton meningkat menjadi 77.126 ton demikian juga bawang merah, cabe keriting, dan tomat.

Untuk menjadikan pertanian KLU sebagai lokomotif peningkatan kesejahteraan masyarakat, lanjutnya, perlu upaya dukungan modal usaha, peningkatan ketersedian sarana prasarana penunjang, peningkatan kapasitas, pendampingan oleh masing-masing sektor dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pilar penyedia kebutuhan petani dan penampung hasil.

Kegiatan Musrenbang yang membahas tentang program kegiatan pembangunan pada aspek Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan program prioritas RPJMD tahun 2019 kali ini diikuti oleh 200 orang dari seluruh pemangku kepentingan.

Kegiatan ini dilaksanakan satu hari dengan agenda sidang pleno dan sidang kelompok. Menyelaraskan prioritas dan sarana pembangunan dengan arah kebijakan prioritas dan sasaran RPJMD.

Pembukaan Musrenbang Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2019 ditandai dengan Pemukulan Gong secara bergantian oleh Bupati Lombok Utara, Wakil Bupati dan Ketua DPRD KLU. MP10/Sastro