Percepat Pembangunan Huntap, TNI Gelar Operasi Teritorial

Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah bersama Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani dan Wakapolda NTB Brigjen Pol Tajuddin saat memeriksa pasukan.

LOMBOK BARAT - Jajaran TNI di Korem 162 Wira Bhakti menggelar operasi teritorial (Opster) selama tiga bulan, untuk membantu percepatan pembangunan rumah korban gempa bumi Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Pembukaan Opster dan pelepasan Fasilitator Terpadu dilakukan dalam apel yang dipimpin Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, Selasa (15/1) di lapangan Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat.

Hadir dalam apel tersebut, Danrem 162/Wira Bhakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, Wakapolda NTB Tajuddin, Anggota DPD RI Baiq Diyah Ratu Ganefi, diikuti sekitar 2.000 pasukan TNI dan Polri serta unsur Dinas PUPR NTB.

Danrem 162/Wira Bhakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, operasi teritorial melibatkan 700 anggota TNI, khususnya para Bintara Pembina Desa (Babinsa) bersama 500 anggota Polri khususnya para Babinkamtibmas, dan 1000 orang fasilitator dari Pemprov NTB.

"Operasi ini berjalan selama tiga bulan hingga 15 Maret mendatang untuk membantu percepatan pembangunan rumah korban gempa di NTB," kata Rizal.

Dalam operasi ini para Babinsa TNI dan Babinkamtibmas Polri yang tertugas di Desa, akan membentuk tim fasilitator terpadu bersama petugas fasilitator Dinas PUPR Provinsi NTB, di masing-masing Desa binaan mereka.

Hal ini dilakukan untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi teknis pembangunan rumah korban gempa, dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Rizal mengatakan, selama ini proses administrasi menjadi kendala yang menghambat pencairan dana bantuan stimulan pemerintah untuk para korban gempa yang akhirnya menghambat proses pembangunan rumah.

Selama ini proses pencarian dana stimulan  baru bisa dilakukan jika kelompok masyarakat sudah menentukan model rumah, gambar desain rumah, dan rencana belanja mereka dengan komputer.

Setelah kelengkapan itu dipenuhi, baru kemudian disetujui fasilitator, dan kelompok masyarakat bisa mencairkan dana mereka di BRI.

"Jadi sekarang tim fasilitator terpadu ini akan mendampingi kelompok masyarakat dalam melengkapi administrasi. Kalau dulu kan gambar bentuk rumah harus dibuat dengan komputer, sekarang cukup dengan gambar tangan dan RAB juga tulisan tangan, sudah bisa disetujui fasilitator dan bisa cairkan dananya di BRI. Sebab, kalau pakai komputer, masyarakat mana punya?. Kendala ini yang kita urai," katanya.

Selain membantu administrasi percepatan pembangunan rumah, Satgas Opster TNI juga akan membangun unit hunian sementara, dan delapan lokasi sumur bor.

Selain itu jajaran TNI juga mendorong semangat gotong royong masyarakat. Sebab selama ini proses pembangunan juga terkendala kurangnya tenaga tukang.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengatakan, dengan operasi teritorial diharapkan proses pembangunan rumah bisa dipercepat.

"Selama ini selain pencairannya ribet, model rumah yang dibangun juga tidak gampang, harus RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) yang tahan gempa dan disetujui PUPR. Tapi sekarang, Pemerintah pusat sudah menyetujui kita fleksibel saja tidak harus RISHA, yang penting bangun dulu, kalau ada kekurangan nanti kita sempurnakan," kata Zulkieflimansyah.

Ia mengatakan, keterbatasan fasilitator di lapangan juga menjadi kendala sebelumnya. Sebab dari sekitar 800 orang fasilitator PUPR, sempat hanya bertahan 340 orang saja.

Tapi sekarang jumlah fasilitator sudah ditambah menjadi 1000 orang dari Dinas PUPR, dan 700 TNI serta 500 Polri.

Menurut Zul, saat ini pembangunan akan lebih mudah karena masyarakat bebas memilih model rumahnya.

Antara lain RISHA, Rumah Instan Kayu (RIKA), Rumah Instan Baja Ringan (RISABA), atau rumah konvensional (RIKO).

"Dengan banyaknya pilihan ini, maka bahan bangunan juga akan lebih mudah. Sebab waktu RISHA kan panelnya terbatas, kemudian bahan lainnya juga kadang terlambat," katanya. MP04/Abd Rahim