 |
| NTB ZERO WASTE. Gubernur Dr H Zulkieflimansyah dan Wagub Hj Sitti Rohmi Djalilah saat memimpin Rapim OPD Pemprov NTB di Kantor Gubernur NTB, salah satunya membahas program NTB Zero Waste. (Foto: Ariyati Astini) |
MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mendorong pertumbuhan Bank Sampah Desa, di Desa-Desa yang ada di NTB. Hal ini dilakukan untuk mengakselerasi program NTB Zero Waste yang menjadi salah satu program unggulan Pemprov NTB.
"Jadi (masalah) sampah tidak lagi jadi musibah, tapi jadi berkah dengan adanya Bank Sampah ini. (Bayangkan) orang bisa bayar sekolah dengan sampah, itu bagi saya too good to be true. Kalau jadi itu pasti orang berlomba-lomba," kata Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) OPD lingkup Pemprov NTB, Senin (4/3) di Kantor Gubernur NTB.
Rapim dihadiri Wagub NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, Sekda NTB H Rosiady Sayuti, Ketua TP PKK Hj Niken Saptarini Zulkieflimansyah, dan para pejabat Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.
Program NTB Zero Waste menjadi salah satu yang dibahas. Percepatan dan koordinasi dan sinergitas dengan Pemda dan Pemkot di wilayah NTB dinilai penting untuk mensukseskan program ini, termasuk peran pemerintah Desa di masing-masing wilayah.
Gubernur Zul mengatakan, Pemprov NTB mendorong pemerintah Desa untuk membantuk Bank Sampah Desa. Selain bisa menjadi alternatif solusi mengatasi persoalan lingkungan, Bank Sampah juga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sendiri.
Program NTB Zero Waste atau NTB bebas sampah merupakan program unggulan Pemprov NTB yang terus dikampanyekan. Program ini juga selaras dengan status NTB yang terkenal sebagai destinasi wisaya nasional.
"Sebagai daerah pariwisata tentu saja kondisi lingkungan yang bersih merupakan suatu modal penting dalam menarik wisatawan untuk berwisata ke daerah ini," katanya.
Mendampingi Gubernur Zul, Wagub NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, pembahasan Zero Waste dalam Rapim memfokuskan teknis pelaksanaan, termasuk memperbanyak tumbuhnya Bank Sampah Desa, di mana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB akan mulai membantu menggagas.
"Yang terpenting dalam Zero Waste ini adalah bagaimana kita menggerakkan masyarakat untuk mau memilah sampah dari rumah. Nah, dengan Bank Sampah ini kita harapkan efektif, karena sampah akan dibayar Bank Sampah dan masyarakat merasakan manfaat ekonomisnya," kata Ummi Rohmi.
Ummi Rohmi mengatakan, untuk membentuk Bank Sampah anggaran yang dibutuhkan hanya sekira Rp25 juta. Angka ini cenderung ringan untuk Pemerintah Desa yang menerima ADD berkisar Rp1,9 hingga Rp3,3 Miliar.
"Ke depan setiap Desa yang ada di NTB punya Bank Sampah, karena Dana Desa setiap Desa dengan Rp1,9 sampai Rp3,3 Miliar, sehingga untuk Rp25 juta untuk modal Bank Sampah sangat kecil. Tapi sekali lagi ini bukan soal uang, tapi soal mindset, bagaimana keberpihakan dan kepedulian Desa untuk program ini," katanya.
Dicontohkan, Desa Dasan Lekong di Lombok Timur bahkan mengalokasikan Rp300 juta tahun ini untuk Bank Sampah Desa. Hal ini dilakukan karena Pemdes benar-benar ingin agar Desa menjadi bersih dan ada manfaat ekonomi yang mensejahterakan masyarakat.
"Ada juga Kades yang (mengalokasikan) Rp60 juta (untuk Bank Sampah Desa), jadi Rp25 juta sebenarnya sangat kecil. Tapi yang perlu dilakukan adalah membuka pikiran para Kades bahwa ini penting di NTB. Sejauh ini responsnya luar biasa dari Pemkab dan Pemkot, sekarang tinggal implementasinya saja kita kawal," katanya.
Kondisi Persampahan NTB Saat Ini
Berdasarkan data Dinas LHK NTB, saat ini tercatat sedikitnya 195 Bank Sampah yang sudah beraktivitas di NTB. Itu terdiri dari 5 Bank Sampah di Kabupaten Bima, 4 di Dompu, 15 di Lombok Timur, 15 di Lombok Utara, 3 di Kota Bima, 15 Bank Sampah bantuan CSR Sampoerna untuk Indonesia, 1 bantuan CSR PLN, 1 bantuan CSR Pertamina, 54 Bank Sampah Bintang Sejahtera, dan 52 Bank Sampah Binaan Assosiasi BankSampah Kabupaten/Kota.
Namun jumlah tersebut masih sangat kurang dibanding jumlah Desa di NTB dan volume sampah yang diproduksi masyarakat.
Dalam Rapim tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Madani Mukaram menjelaskan, pengelolaan sampah di NTB saat ini masih mengandalkan kehadiran pemerintah dalam hal penyediaan dan pengelolaan tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan baru sebagian kecil yang terserap di Bank Sampah dan dikirim ke luar NTB.
Menurut Madani, Dinas LHK NTB akan berupaya mendorong agar 995 Desa yang ada di NTB setidaknya bisa membentuk 1 Bank Sampah masing-masing tahun ini. Dengan keberadaan Bank Sampah di tiap Desa maka volume sampah rumah tangga yang masuk ke TPS akan berkurang karena sudah dipilah dan disalurkan ke Bank Sampah.
"Harapan ke depan pengolahan sampah sejenis sampah rumah tangga di TPS akan selesai oleh Bank Sampah. Seperti Damri masuk ke daerah-daerah, begitu travel jalan Damri hilang. Jadi TPS-TPS ini akan lenyap dan mati suri, kalau Bank Sampah jalan nantinya," katanya.
Minimalisir volume sampah di TPS, paparnya, juga akan mempengaruhi volume sampah yang harus diangkut ke TPA. Bahkan, jika mampu dikelola dengan baik, sampah ke TPA juga bisa ditekan dengan teknologi, NTB Recycle Center.
"Jadi nggak ada sampah yang sampai TPA, walau ada kita punya teknologi NTB recycle center. Sudah ada temu usaha dengan assosiasi pengelola sampah, kalau NTB bisa bagus mereka akan hadir bawa teknologinya," kata Madani.
Ia menambahkan, tahun ini NTB juga sudah melaunching pembentukan 293 Bank Sampah Desa yang akan dikelola oleh Bumdes. MP05/Ari
No comments:
Post a Comment