NTB Dorong Akselerasi Integrasi Sektor Kehutanan dan Peternakan dengan Skema Perhutanan Sosial

KIRI-KANAN. Project Leader Indobeef  Prof Dr Dahlanuddin, Kepala Balai KPH Sahril SH, Kadis Pertanian KSB, Suhadi SP, dan Kabid Pengelolaan Hutan Dinas LHK NTB Julmansyah SHut MAP, dalam pertemuan di Sumbawa Barat.    

SUMBAWA BARAT - Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terus mendorong percepatan integrasi sektor Kehutanan dan Peternakan dengan skema Perhutanan Sosial.

Dinas LHK NTB bekerjasama dengan Universitas Mataram (Unram) dan Indobeef Project tengah mengembangkan pola ini di Sumbawa Barat.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Dinas LHK NTB bersama stakeholders terkait dan 10 kelompok ternak, Sabtu (12/10) di Kantor Poskeswan Kecamatan Poto Tano, Sumbawa Barat.

Pertemuan dihadiri oleh Kadis Pertanian Peternakan Perkebunan Sumbawa Barat Suhadi SP, Kabid Pengelolaan Hutan Dinas LHK NTB Julmansyah SHut MAP, Kepala Balai KPH Sejorong Mataiyang Brangrea Sahril SH, Indobeef Project Prof. Dr. Dahlanuddin (Unram), Dr Tanda Panjaitan dari BPTP NTB, serta rombongan lainnya.

Dalam pertemuan itu pengurus kelompok ternak difasilitasi untuk mengakses kawasan hutan untuk sumber pakan ternak dengan menanam Lamtoro Taramba (Leucaena Leucocephala).

Kabid Pengelolaan Hutan Dinas LHK NTB, Julmansyah menjelaskan, integrasi sektor kehutanan dan peternakan di NTB ini cukup strategis dan penting dilakukan.

Sebab faktanya, dua sektor ini dalam prakteknya di lapangan kerap tidak sejalan.

Dipaparkan, pola ternak lepas yang menjadi tradisi di NTB khususnya Pulau Sumbawa dianggap menjadi hama bagi kegiatan rahabilitasi hutan bagi sektor kehutanan. Di mana ternak liar seperti Kuda, Sapi dan Kerbau, kerap kali menjadi penggangu dari tanaman kehutanan yang baru ditanam.

Sementara para kelompok ternak sendiri belum menyiapkan dengan baik sumber pakan ternaknya.

"Hal ini menjadi bahan pemikiran antara Dinas LHK NTB dengan Pusat Kajian Ruminansia Fakultas Peternakan Unram bagaimana mengintegrasikan dua sektor ini melalui proyek Indobeef. Pendekatannya dengan konsep Perhutanan Sosial," kata Julmansyah.

Dipaparkan, melalui proyek Indobeef ini, Dinas LHK NTB bersama Unram sedang berproses menyiapkan skema bagi pengintegrasian peternakan dan kehutanan, yang dimulai dari Kabupaten Sumbawa Barat.

LAMTORO. Peninjauan lapangan di lahan yang sudah ditanami Lamtoro, di Kecamatan Poto Tano, Sumbawa Barat.

Project Leader Indobeef, Prof Dr Dahlanuddin mengatakan, melalui pola ini didorong alokasi perhutanan sosial bagi kelompok ternak yang akan memanfaatkan ruang hutan untuk menanam Lamtoro Taramba (Leucaena Leucocephala) dengan lahan seluas 20 Ha.

"Kegiatan ini telah berjalan di Kelompok Ternak Ai Boro, Dusun Jembatan Kembar Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Sumbawa Barat," katanya.

Pertemuan dengan para kelompok ternak di Poto Tano juga dilakukan agar Balai KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea bisa memfasilitasi proses pengusulan alokasi Perhutanan Sosial bagi para kelompok ternak.

Para perwakilan kelompok ternak mengaku senang dengan pertemuan tersebut.

"Pertemuan ini  sebagai momentum yang tepat karena hadir para pihak yang terkait membicarakan masa depan ternak di Sumbawa Barat," kata Ketua Kelompok Ai Gali Desa Senayan, Ibrahim.

Para peternak juga mengusulkan alat cacah pakan ternak dan pemagaran lahan pakan ternak nantinya di kawasan hutan.

Permintaan tersebut langsung disanggupi oleh Kadis Pertanian Peternakan Sumbawa Barat, Suhadi SP.

Menurut Suhadi, pertemuan ini sangat penting mengingat terbatasnya areal pakan ternak yang ada sekarang di Sumbawa Barat.

"Sehingga memang sangat perlu integrasi dan kolaborasi (dua sektor)," katanya.

Dalam pertemuan tersebut para pengurus kelompok ternak meminta Dinas LHK melalui Balai KPH Sejorong Mataiyang Brangrea untuk dapat memfasilitasi 100 Ha bagi 10 kelompok areal hutan  sebagai sumber pakan ternak Lamtoro Taramba.

Mengingat upaya ini telah dimulai dengan Kelompok Ai Boro seluas 20 Ha melalui skema Kemitraan Perhutanan Sosial.

Tanaman Lamtoro Taramba (leucaena leucocephala) di lahan Perhutanan Sosial di Poto Tano, Sumbawa Barat.  

Kabid Pengelolaan Hutan Dinas LHK NTB, Julmansyah menjelaskan, untuk merespons hal tersebut pihak Balai KPH mempersilahkan kelompok ternak mengajukan permohonan dengan memenuhi sejumlah persyaratan.

Julmansyah mengungkapkan, selain di Sumbawa Barat, pola integrasi sektor kehutanan dan peternakan melalui skema Perhutanan Sosial juga tengah dijajaki di Kecamatn Kempo, Kabupaten Dompu.

"Di sana juga dijajaki KPH Tambora bersama HTI PT Usaha Tani Lestari. Yang jelas pola integrasi ini akan terus didorong agar memebri manfaat baik bagi Kehutanan maupun bagi Peternakan di NTB," katanya. (*)