Pindah ke Komisi I, HBK Fokus pada Kesejahteraan Prajurit di Lombok

H Bambang Kristiono (HBK).

MATARAM - Nama Prabowo Subianto yang masuk dalam daftar susunan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, sebagai Menteri Pertahanan (Menhan RI) ikut berdampak kepada posisi H. Bambang Kristiono (HBK) di kursi wakil rakyat di Senayan.

Samurai Prabowo yang melambung ke DPR RI dari Dapil NTB II Pulau Lombok ini, kemungkinan pindah ke Komisi I DPR RI yang membidangi Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, dan Intelijen.

Sebelumnya HBK disiapkan Partai Gerindra untuk masuk di Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Kehutanan, Maritim dan Pangan.

"Iya, kemungkinan besar saya pindah ke Komisi I. Tapi tetap, hati saya bersama masyarakat Lombok yang sebagian besar adalah petani," kata HBK, saat dikonfirmasi, Jum'at ( 25/10).

Di Lombok sebagai basis pemilihnya HBK terkenal konsen berjuang dalam bidang Pertanian. Bahkan, jika di-flashback ke belakang, HBK berjanji kepada masyarakat Lombok untuk mendorong pertanian Lombok kembali berjaya seperti di era tahun 80-an.

Usai dilantik menjadi anggota DPR RI, beberapa pekan yang lalu, HBK mengunjungi Lombok dan bertemu dengan segenap anggota Fraksi Partai Gerindra se-Pulau Lombok. HBK berjanji akan membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk memajukan pertanian Lombok.

HBK diketahui hidup di tiga zaman bersama Prabowo Subianto. Pertama, HBK menjadi Sekretaris Staf Pribadi (Sespri) Komandan Kopassus dimana Prabowo menjadi Komandannya, setelah pensiun dini kemudian HBK juga dipercaya menjalankan bisnis-bisnis Prabowo. Dan terakhir, saat Prabowo mendirikan Partai Gerindra, HBK juga kemudian dipercaya menjadi Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra. Dia begitu dipercaya Prabowo, sehingga dijuluki sebagai Samurai Prabowo.

Pasca masuknya Prabowo Subianto dalam Kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amien, HBK pun ditugaskan 08 untuk duduk di Komisi I DPR RI yang membidangi Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika dan Intelijen. Dia yang sebelumnya disiapkan menjadi pimpinan (Wakil Ketua) Komisi IV kemungkinan besar akan bergeser menjadi pimpinan (Wakil Ketua) Komisi I.

HBK mengatakan, kedepan ia akan fokus pada kerja-kerja dan program-program Komisi I. Khusus di bidang Pertahanan, HBK sudah mempersiapkan langkah-langkah kerja yang ada di lingkup Komisi I. Dia akan memprioritaskan kesejahteraan prajurit TNI di Lombok, sebagai konsentrasi kerja dan perjuangannya.

"Saya akan fokus di masalah kesejahteraan prajurit. Karena menurut saya, kesejahteraan prajurit masih kurang mendapat perhatian, sehingga kerja-kerja humanis seperti ini masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan taraf kehidupan prajurit di masa depan," ujar HBK.

HBK akan mulai melakukan observasi terhadap kesejahteraan prajurit di Lombok, mulai dari memperhatikan asrama-asrama, barak-barak, kantor-kantor dan fasilitas-fasilitas penunjang prajurit TNI di Pulau Lombok.

"Kita harus mulai observasi asrama-asrama, barak-barak, kantor-kantor dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya untuk para prajurit di Pulau Lombok," imbuhnya.

HBK juga akan mulai menginventarisir apa yang menjadi kebutuhan mendesak para Babinsa, Koramil hingga Kodim. Juga dengan sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit TNI dan kehidupan purnawirawan TNI di Pulau Lombok.

"Hal yang sama juga akan saya lakukan untuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara tentunya sebagian yang tidak terpisahkan dari prajurit TNI," ungkapnya.

Meskipun pindah ke Komisi I, HBK tetap akan menunaikan janji politiknya di kampanye Pileg/Pilpres 2019 yang lalu kepada masyarakat Lombok.

Walau Komisi I bergerak di bidang Pertahanan, namun HBK yang memiliki relasi politik yang kuat dengan kader-kader Partai Gerindra NTB yang duduk di Legislatif Kabupaten/Kota serta Provinsi NTB, juga mitra-mitra lainnya di Pusat, HBK tetap akan berupaya untuk mewujudkan janji-janji politiknya untuk mensejahterakan masyarakat Lombok, khususnya di bidang pertanian.

Menurut HBK, jika dilihat secara global maka bidang pertahanan juga tidak bisa dipisahkan dengan bidang pertanian dimana ketahanan pangan suatu bangsa akan sangat berpengaruh kepada kekuatan pertahanan suatu bangsa.

Ancaman peperangan kekinian bukan lagi pada invasi atau serangan bersenjata, tetapi lebih kepada kepada perang digital teknologi, dan juga proxy war.

HBK memaparkan, ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu negara, baik di bidang ekonomi, keamanan, politik maupun sosial.

Itu sebabnya pada saat ini, negara-negara di seluruh dunia yang berada di luar garis equator mulai menyiapkan diri untuk menghadapi krisis pangan, energi dan air dengan menyerang secara diam-diam negara-negara equator, termasuk Indonesia untuk dikuasai kekayaan-kekayaan alamnya.

Kelemahan-kelemahan kita di bidang sosial, politik, uang, ekonomi, budaya bangsa dan Hankam akan menjadi celah bagi negara-negara asing untuk masuk dan mulai menguasai kekayaan alam Indonesia.

"Di masa depan, dinamika kehidupan yang akan dihadapi oleh generasi muda kita akan banyak sekali, termasuk ancaman proxy war," tambah HBK

HBK menambahkan, pertahanan Negara dan ketahanan pangan rakyat Indonesia di masa depan harus semakin kuat, berjalan beriringan untuk memperkuat kedaulatan pertahanan dan pangan masyarakat Indonesia.

Itu juga sebabnya kenapa Presiden Jokowi telah meminta Kementerian Pertanian dan TNI agar dapat bekerja-sama dalam mengawal program-program Pemerintah untuk berswasembada pangan.

"Sehingga meski saya di Komisi I, dengan fokus ke kesejahteraan prajurit. Tapi juga kepedulian untuk sektor pertanian akan tetap saya perjuangkan. Karena ini dua hal yang saling berkaitan," pungkasnya. (*)