Anggaran Fantastis, Logis Kritisi Renovasi Rumah Dinas Pimpinan DPRD NTB

Direktur Logis, M Fihiruddin.

MATARAM - Lombok Global Institute (Logis) menyoroti dan mengkritisi rencana renovasi rumah pimpinan DPRD NTB yang alokasi anggarannya terlalu besar dan terkesan fantastis.

Direktur Logis, M Fihiruddin menilai renovasi rumah dinas dengan nilai fantastis tidak pantas di saat masih banyak warga NTB korban bencana gempa, di beberapa tempat masih harus tidur di tenda terpal.

“Kemana kepekaan sense of crisis-nya DPRD ini?, mereka meloloskan anggaran rehab rumah jabatan Ketua DPRD dengan nilai fantastis sementara masih banyak warga korban gempa yang menderita,” tegas Fihir, Minggu (13/10) di Mataram.

Selain itu, kata Fihir, sebagian besar warga NTB saat ini juga tengah dilanda bencana kekeringan dan krisis air bersih.

Ia memaparkan, berdasarkan data yang ditemukan Logis, nilai anggaran renovasi rumah Ketua DPRD NTB untuk tahun 2020 mencapai Rp4 Miliar, yang kemudian dirasionalisasi menjadi Rp3 Miliar.

“Padahal rumah jabatan luasnya cuma 300 meter persegi. Ini mau renovasi atau bangun rumah baru?,” tukasnya.

Ia menilai DPRD Provinsi NTB sudah menetapkan anggaran untuk tahun 2020 secara tidak cermat.

Menurut Fihir, harga satuan renovasi dan membangun baru sangat jauh beda.

Untuk bangunan baru harga satuannya (HPS) diangka Rp4 juta sampai Rp5 juta per meter persegi. Sedangkan untuk renovasi berkisar diangka Rp1,5 juta per meter persegi.

Kalau pun renovasi berat dengan HPS Rp2 juta maka total untuk rumah 300 meter persegi hanya membutuhkan Rp600 juta saja. Sementara kalau pun dibangun baru, hanya berkisar Rp1,5 Miliar.

“Ini anggaran sampai Rp3 Miliar, kan tidak wajar," katanya.

Fihir mengatakan, dengan temuan tersebut Logis mempertanyakan akan digunakan untuk apa dana renovasi  yang nilainya sangat fantastis ini sebenarnya.

"Bisa saja ada dugaan markup dengan sengaja menggelembungkan nilai renovasi tersebut. Ini yang harus ditelusuri," tegasnya.

Fihir menekankan, disamping mengkritisi eksekutif sebagai tugas pokoknya, jajaran DPRD NTB juga harusnya memperhatikan lingkungan tempat mereka bekerja.

Sekretaris DPRD NTB, H Mahdi Muhammad mengatakan, rencana anggaran dalam APBD bisa saja berubah. 

"Bisa saja nanti dalam pelaksanaannya kurang dari itu. Ini kan belum tender. Bisa jadi kurang dari itu. Nanti akan ada perhitungan teknis,” ujarnya. (*)